Menurut Mahfud, respons atas laporan transaksi ganjil itu kadang muncul ketika kasus seperti Rafael Alun Trisambodo mencuat ke publik. Transaksi ganjil Rafael ditindaklanjuti setelah menjadi kasus. Sementara, laporan pergerakan Rp 300 triliun itu tidak ditindak.
“Kayak yang Rafael, Rafael itu jadi kasus lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan kok didiemin,” tutur Mahfud. Mahfud lantas mengungkit transaksi mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (DP2) Ditjen Pajak Angin Prayitno juga yang mencapai ratusan miliar rupiah tidak terungkap hingga dibongkar KPK.
Menurut Mahfud, penindakan semacam itu kerap terhambat kesibukan sehingga laporan-laporan tidak dibuka. “Dulu Angin Prayitno, sama enggak ada yang tahu sampai ratusan miliar. Diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem saja menurut saya,” ujar dia.
Mahfud mengaku sangat menghormati kerja keras Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengambil tindakan cepat membersihkan lembaganya. Laporan itu menumpuk bukan karena Sri Mulyani. Sebab, laporan itu sudah ada sejak 2009. Sejak saat itu, kata Mahfud, Menteri keuangan sudah berganti empat kali.
