“Harapan kita sebenarnya penyidik melakukan pengembangan. Siapa yang kemudian yang dianggap terlibat ya harus diproses. Pasti penyidik sudah tahu lah, maksudnya sudah punya pemetaan siapa yang terlibat ya silakan diproses,” ujar Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi Hamka saat berbincang Rabu (12/4/2023).
Hamka mengungkap dari audit reguler BPK ditemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 31 miliar akibat kelebihan pembayaran bonus dan pensiunan pegawai PDAM Makassar. Selanjutnya jaksa meminta dilakukan audit lanjutan sehingga ditemukan kepastian kerugian negara Rp 20 miliar.
Hamka mengatakan sejauh ini belum ada penjelasan dari pihak Kejaksaan terkait aliran duit Rp 20 miliar itu meski sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu, penyidik diminta membongkar aliran duit korupsi Rp 20 miliar karena dianggap jalan penuntun untuk membongkar pihak-pihak yang ikut terlibat.
“Itu yang belum kami tahu (aliran duit korupsi Rp 20 miliar), apakah benar dibayarkan ke pegawai atau misalnya lain diterima pegawai lain juga angka yang ditetapkan. Ya mendorong (jaksa) mengusut itu, siapa yang terlibat,” katanya.(pp)
