Kabarin.co – Nominal besaran kewajiban pembayaran utang pemerintah setiap tahunnya tengah menjadi sorotan. Hal ini usai Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung utang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa JK itu menyebutkan, utang pemerintah semakin membesar. Bahkan ia bilang, setiap tahunnya pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun untuk kewajiban utang.
Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023). Adapun JK merupakan pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 2024.
Anies juga didukung oleh PKS. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK.
“Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utang sudah dalam APBN,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
