Padang, Kabarin.co -Di tengah tekanan kebijakan tarif impor terbaru Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan menjaga momentum ekonomi nasional. Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang solid dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 2024 mencapai Rp 22.138 triliun, yang digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor.
Sejak Mei 2020, neraca dagang Indonesia mencatat surplus selama 58 bulan berturut-turut. Sepanjang 2024, surplus dagang nasional menembus USD 31 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari perdagangan dengan India, Amerika Serikat, Filipina, dan Jepang. Pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai pembaruan daftar tarif masuk—yang turut menyasar produk Indonesia—menjadi dinamika baru yang harus diantisipasi. Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan serangkaian langkah strategis untuk menjaga surplus perdagangan dan mempertahankan optimisme ekonomi nasional. Berikut tiga gebrakan utama Presiden Prabowo:
Salah satu agenda diplomasi ekonomi Presiden Prabowo pada minggu pertama masa jabatannya adalah pengajuan keanggotaan Indonesia di BRICS, blok ekonomi yang menguasai sekitar 40% perdagangan dunia. Langkah ini dinilai memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan potensi disrupsi pasar global.
Selain BRICS, pemerintah terus mengejar aksesi ke berbagai kerja sama ekonomi utama seperti OECD, CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA. Integrasi ke jaringan perdagangan internasional yang mencakup lebih dari separuh porsi perdagangan global ini diyakini akan memperluas akses pasar sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu negara tujuan ekspor.
Struktur ekspor Indonesia selama ini masih didominasi bahan mentah. Melalui kebijakan hilirisasi, nilai tambah ekspor terbukti meningkat signifikan—terlihat dari melonjaknya ekspor nikel dan turunannya dari USD 3,7 miliar pada 2014 menjadi USD 34,3 miliar pada 2022.
Untuk mengakselerasi hilirisasi, Presiden Prabowo mendirikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga ini bertujuan mengonsolidasikan kekuatan modal nasional sehingga proyek-proyek hilirisasi tidak lagi bergantung pada investasi asing. BPI Danantara akan fokus membangun industri turunan pada delapan sektor sumber daya alam strategis, mulai dari mineral, batu bara, migas, hingga sektor kelautan dan perkebunan.
Selain mendorong ekspor, pemerintah menargetkan penguatan permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan menjangkau 82 juta penerima hingga akhir 2025 melalui lebih dari 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah juga merencanakan pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dua program besar ini diharapkan mampu mempercepat perputaran uang di tingkat akar rumput, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, serta menguatkan kontribusi konsumsi domestik terhadap PDB.
Dengan kombinasi diplomasi ekonomi, industrialisasi berbasis hilirisasi, dan perluasan program peningkatan kesejahteraan, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus tetap tumbuh di tengah tekanan global. (* 01 )
1. Ekspansi Perjanjian Dagang: Indonesia Masuk BRICS dan Pacu Aksesi Organisasi Global
2. Percepatan Hilirisasi SDA Lewat Pembentukan BPI Danantara
3. Penguatan Konsumsi Domestik Lewat Program MBG dan Pendirian KDMP
