kabarin.co – Jakarta, Menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain bagian dari para upaya TKI untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sehari-hari, sumbangsih para TKI bagi perekonomian nasional juga tidak bisa diremehkan.
Hal itu dapat dilihat dari besarnya remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri ke dalam negeri. Berdasarkan data di Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) yang diterima dari Bank Indonesia (BI), total uang kiriman TKI pada 2015 mencapai Rp 119 triliun. Adapun per Oktober 2016, remitansi TKI di luar negeri mencapai 7.477.856.214 dolar AS atau setara Rp 97,5 triliun.
“Angka pastinya baru diketahui bulan depan. Namun diperkirakan tak akan jauh beda dengan tahun lalu, bisa bertambah atau berkurang, namun sedikit,” kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kemnaker, R. Soes Hindharno di Jakarta, Kamis(26/1).
Soes mencontohkan sumbangsih para TKI bagi perekonomian nasional melalui mengomparasikan antara remitansi TKI dengan tax amnesty (amnesti pajak). Menurut dia, jika remitansi tahun lalu Rp 119 triliun, itu berarti melebihi capaian program Amnesti Pajak yang saat ini sedang digalakkan pemerintah.
Berdasarkan data Direktorat Pajak Kementrian Keuangan, jumlah remitansi TKI melebihi nilai realisasi penerimaan berdasarkan surat setoran pajak program pengampunan pajak per 25 Januari 2017 yang sebesar Rp 110 triliun. Bahkan, selisih remitansi TKI tidak jauh dengan dana repratiasi yang dijanjikan para konglomerat Indonesia untuk memasukkan dananya ke dalam negeri lewat program amnesti pajak mencapai Rp 140 triliun.
Karena itua, Soes menilai, remitansi TKI tidak bisa dianggap remeh, yang setidaknya menyumbang 10 persen dari APBN Negara. “Bedanya, remitansi dari TKI sudah jelas masuk, sedangkan repatriasi masih sebatas komitmen,” katanya.
Jika dibandingkan dengan target laba bersih 118 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2015 yang mencapai Rp 150 triliun atau target Rp 172 triliun pada 2016, remitansi TKI pun juga tak bisa dianggap kecil. Mengingat dalam BUMN, negara telah memberikan modal besar. Tidak demikian halnya dengan mayoritas TKI yang pergi ke luar negeri secara mandiri. (rep)
Baca Juga:
Ditjen Pajak Ancam Tuntut WP yang Tak Ikut Tax Amnesty
Dirjen Pajak Prediksi Tax Amnesty Periode III Tetap Diminati
