kabarin.co – Jakarta, Setya Novanto kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3). Pada sidang kali ini mantan Ketua Umum Golkar ini menyebut nama dua petinggi politikus PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung.
Bahkan, Novanto menyatakan bahwa Puan dan Pramono menerima uang sebanyak USD500 ribu dalam proyek pengadaan e-KTP. Menurutnya, hal tersebut diketahui saat melakukan pertemuan dirumah pribadinya yang dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.
Sidang e-KTP, Setya Novanto Sebut Puan Maharani dan Pramono Anung Terima USD500 Ribu
“Waktu itu ada pertemuan dirumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, disana mereka bilang berikan ke Puan Maharani USD500 ribu dan Pramono Anung Rp500 ribu,” ucap Setnov dalam keterangannya, Jakarta Kamis (22/3/2018).
Mendengar pernyataan itu, Majelis Hakim kembali mengonfirmasi soal pengakuan Novanto. Hakim kembali mempertegas bahwa dari mana informasi itu diperoleh Novanto.
“Anda itu dari keterangan siapa?,” tanya Hakim Tipikor.
“Dari Made Oka yang mulia,” jawab Setnov.
Selain itu, mantan Ketua DPR RI itu juga buka-bukaan soal pembagian jatah untuk pada pimpinan Badan Anggaran DPR dan pimpinan Komisi II DPR ketika proyek tersebut berjalan. Menurutnya, uang tersebut ada yang diberikan oleh Andi Narogong dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi
“Pertama adalah untuk komisi dua pak Chairuman sejumlah USD500 ribu dan untuk Ganjar Pranowo sudah dipotong oleh Chairuman, dan untuk kepentingan pimpinan banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng USD500 ribu, Tamsil Linrung USD500 ribu, Olly Dondokambey USD500 ribu diantaranya melalui Irvanto,” papar Setnov.
Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.
Setya Novanto selaku mantan Ketua fraksi Golkar diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011-2012. (epr/oke)
Baca Juga:
Jaksa KPK Sebut Setya Novanto Mulai Terbuka Soal Kasus e-KTP
KPK Minta Setya Novanto Bongkar Peran Puan Maharani dan Anas Urbaningrum di e-KTP
