kabarin.co, Jakarta – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pilkada serentak 2020, Mulyadi-Ali Mukhni, batal mengikutsertakan PDIP sebagai partai pengusung mereka untuk pemilihan gubernur.
Hal tersebut dikarenakan pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang dianggap menghina Sumbar. Ketika menyerahkan SK PDIP sebagai partai yang ikut mengusung Mulyadi-Ali Mukhni, Puan menyebut “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila.”
Batal Mulyadi-Ali Ikut Sertakan PDIP Pilkada Sumbar Karena Ujaran Puan Maharani
“Langkah ini kami ambil karena didorong oleh masyarakat Sumbar yang berada di ranah Minang maupun di rantau. Selain itu, banyak tokoh masyarakat Minang yang menelepon saya. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan,” kata Ali Mukhni kepada, Sabtu (5/9).
Ali Mukhni memberikan pernyataan melalui video bahwa ia dan Mulyadi hanya diusung oleh Demokrat dan PAN untuk Pilkada 2020. Keputusan tersebut diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.
Sementara itu DPD PDIP Sumatera Barat Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya menyesalkan keputusan Mulyadi-Ali Mukhni tersebut.
“Saya sudah menonton video pernyataan Pak Ali Mukhni tentang pengembalian SK (surat keputusan) rekomendasi PDIP terhadap Mulyadi-Ali Mukhni. Saya menyesalkan hal itu karena beliau ketika ingin dicalonkan oleh PDIP berani bertatap muka. Sekarang beliau mengembalikan dukungan tersebut tanpa berbicara langsung kepada kami. Seharusnya datang tampak muka, pulang tampak punggung,” ujar Alex.
Ia juga turut berkomentar terkait pernyataan Mulyadi di TV One, Sabtu (5/9), bahwa pasangan Mulyadi-Ali Mukhni belum menerima B1KWK atau formulir dukungan partai untuk pasangan calon, sehingga tidak betul bahwa pihaknya mengembalikan SK PDIP.
Alex mengatakan DPP PDIP sudah menyerahkan rekomendasi B1KWK kepada Mulyadi.
Alex menunjukkan bahwa DPD PDIP Sumbar menyerahkan B1KWK kepada Mulyadi-Ali Mukhni, yang diterima dan ditandatangani oleh penghubung bernama Zulfahmi pada 4 September lalu.
“B1KWK kita serahkan ke orang yang ditunjuk sebagai liaison officer atau penghubung untuk mempermudah proses penyerahan B1KWK,” tuturnya.
Alex mengatakan, saat ini PDIP menunggu pernyataan pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni untuk menarik dukungan PDIP dengan berbicara langsung dengan PDIP.
“Pasangan calon kepala daerah mendaftar ke PDIP. Kami tidak mencari mereka. Seharusnya mereka pergi baik-baik,” ucapnya.
Sementara itu, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Melaporkan saudari Puan Maharani yang mana dia Ketua DPR RI pada kesempatan yang lampau telah menghina masyarakat Sumatera Barat,” kata Ketua PPMM David di Bareskrim Polri, Jumat (4/9).
Namun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menolak laporan yang dibuat Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) atas Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Ketua PPMM David menuturkan polisi menolak laporan dengan dalih tidak memenuhi unsur pelaporan. “Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur,” kata David di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (4/9).
(cnn)
