Soal Sampah, Wali Kota Bekasi: Kami Bukan Pembantu DKI

kabarin.co – Jakarta, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghormati daerahnya sebagai mitra dan partner dalam menghadapi persoalan sampah. Karena selama ini DKI membuang 7 ribu ton sampah setiap hari ke Kota Bekasi. “Ada poin-poin kerja sama dalam bentuk perjanjian. Jadi, sama-sama punya tanggung jawab,” kata Rahmat, Kamis, 18 Oktober 2018.

Dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan untuk pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, kata Rahmat, tak bisa hanya satu pihak yang menjalankan kewajiban. “Kota Bekasi bukan pembantunya DKI, jadi harus sama-sama menghormati,” ujar Rahmat.

Soal Sampah, Wali Kota Bekasi: Kami Bukan Pembantu DKI

Rahmat menjelaskan, ada uda kewajiban Pemprov DKI yang wajib dipenuhi. Yang pertama memberikan bantuan langsung tunai senilai Rp 900 ribu kepada 18 ribu keluarga di Bantargebang. Kemudian yang kedua, Pemerintah DKI juga wajib membangun infrastruktur dan rehabilitasi lingkungan. “Ada kewajiban kemitraan, ini yang sudah enggak jalan,” kata Rahmat.

Dikutip dari Tempo, untuk pengelolaan sampah di Bantargebang, pada 2015 DKI memberikan bantuan sebesar Rp 90 miliar. Kemudian pada 2016 jumlahnya bertambah Rp 200 miliar dan 2017 menjadi Rp 250 miliar. Dana hibah ini di luar dana yang diberikan untuk masyarakat Bantargebang dalam bentuk bantuan tunai.

Tapi pada tahun ini, bantuan tersebut belum diterima oleh Bekasi. Akibat dari tidak lancarnya kewajiban dalam kerja sama ini, sebanyak 51 truk sampah milik DKI Jakarta diberhentikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani selepas keluar tol Bekasi Barat. Kejadian ini lalu memunculkan kembali polemik antara Pemprov DKI dan Pemkot Kota Bekasi terkait kerjasama pengelolaan sampah di Bantargebang.