kabarin.co, JAKARTA – Warga di bantaran Sungai Ciliwung, Kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, tak melawan saat aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar rumah mereka. Tokoh masyarakat setempat, Ignatius Sandyawan Sumardi, merasa bangga dengan reaksi yang diberikan warga saat peristiwa itu terjadi.
Sandyawan mengatakan, tidak ada perlawanan dari warga karena mereka mengerti bahwa tentara, Satpol PP dan kepolisian hanya sebagai alat kekuasaan. Warga bahkan mempersilakan aparat membongkar rumah mereka.
Sikap tersebut, kata Sandyawan, menunjukkan bahwa warga Bukit Duri, meski kehilangan dan terusir dari tempat tinggal mereka, tetap meraih kemenangan secara moral.
“Secara fisik kami kalah, tapi secara jiwa dan moral kami menang, kami lebih punya harga diri ketimbang Pak Gubernur,” kata Sandyawan, usai penggusuran, Selasa (28/9).
Sandyawan yang juga penggagas Komunitas Ciliwung Merdeka menuturkan, warga sengaja menghindari bentrokan untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa masyarakat Bukit Duri tidak gampang dikuasai oleh kekuasaan politik.
Pemukiman penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Kawasan Bukit Duri dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta pada Selasa pagi sekitar pukul 07.30 WIB hingga tengah hari.
Kawasan yang dibongkar meliputi RW 09, RW 10, RW 11 dan RW 12. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, secara umum, proses pembongkaran itu berjalan dengan kondusif. Tak terjadi kerusuhan.
Sandyawan mengatakan, tidak ada dialog antara masyarakat dan aparat sebelum pembongkaran. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat dari pemerintah kepada warga Bukit Duri.
Intimidasi sudah dilakukan sejak Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Surat Peringatan II, awal September lalu.
LBH Jakarta mengecam aksi intimidasi tersebut seraya menyebut pemerintah tidak menghormati proses hukum yang sampai saat ini masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Warga Bukit Duri beberapa waktu lalu memang mengajukan gugatan kelompok (class action) kepada Pemprov DKI Jakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan pemerintah kota Jakarta Selatan.
Gugatan tersebut bahkan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Agustus lalu. Sandyawan mengatakan, dirinya merasa bangga lantaran warga tidak tersulut emosi saat rumahnya dibongkar.
Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa masyarakat Bukit Duri tetap taat pada proses hukum yang tengah berlangsung.
“Warga tidak putus asa, warga meskipun marah tapi menyikapinya dengan akal sehat dan nurani yang jernih, dengan tetap tegap penuh harga diri,” kata Sandyawan. (cnn)
Baca juga:
Air Mata Warga Kawasan Bukit Duri Mengalir Ketika Digusur
‘Tumbal’ Pembangunan Jakarta itu Bernama Bukit Duri
Buldoser Mulai Bekerja, Warga Bukit Duri Berteriak Allahu Akbar
