kabarin.co, ISTANBUL-Kementerian Pertahanan Turki sedang menyelidiki hakim militer dan jaksa di negara tersebut terkait kudeta yang menewaskan 232 orang pada Jum’at minggu lalu. Saat ini, menurut media NTV, sudah ada 262 hakim dan jaksa yang diskors.
Tak hanya itu, tercatat ada 6500 pegawai Kementerian Pendidikan Turki yang juga dijatuhi skors. Seorang pejabat di pemerintahan, kepada Reuters, mengatakan skors dijatuhkan sebagai bagian penyelidikan insiden berdarah pekan lalu.
Penghentian sementara ribuan pegawai kementerian tersebut dilakukan setelah kementerian yang sama menangguhkan 15.200 personil mereka. Selain itu izin 21 ribu guru yang bekerja di lembaga swasta di seluruh Turki dipastikan juga telah dicabut.
Baca juga: Pasca Kudeta 14 Kapal Angkatan Laut dan 42 Helikopter Militer Turki Dinyatakan Hilang
Diperkirakan hingga saat ini, sekitar 60ribu tentara, polisi, hakim, pegawai negeri dan juga guru telah diskors, ditahan dan juga sedang diselidiki keterlibatannya dengan kudeta pekan lalu.
Stasiun tivi dan radio Turki, TRT, juga sebelumnya melaporkan bahwa Universitas Istanbul telah memecat 95 akademisi dari jabatan mereka.
Sebanyak 50 ribu orang di Turki ditargetkan dalam upaya ‘pembersihan’ pendukung kudeta, mulai dari tentara, polisi, jajaran peradilan, universitas dan sekolah, badan intelijen serta otoritas keagamaan.
Pasca Kudeta Pemerintahan Erdogan Larang Akademisi ke Luar Negeri
Pemerintah Turki menerapkan larangan berpergian ke luar negeri bagi para akademisi di tengah upaya penangkapan pendukung percobaan kudeta yang digalakkan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Sumber pemerintahan Turki menyatakan kepada Reuters bahwa pelarangan itu bersifat sementara, dan hanya diterapkan untuk mengantisipasi para pendukung kudeta dari kalangan akademisi melarikan diri ke luar negeri.
Baca juga: Kudeta Gagal Momentum Erdogan Akhiri Sekulerisme dan Islamisasi Penuh Turki?
Sumber itu juga menyatakan bahwa sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Turki diyakini terkait dengan sel pendukung kudeta di jajaran militer. Sumber itu tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Pelarangan ini sebelumnya diberitakan oleh media Turki, TRT, yang menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan Tinggi Turki melarang seluruh akademisi bepergian ke luar negeri, menyusul percobaan kudeta yang gagal akhir pekan lalu dan menewaskan 232 orang itu.
Dewan Pendidikan Tinggi Turki juga memerintahkan 1.577 dekan dari semua universitas negeri dan swasta di negara itu untuk segera mengundurkan diri, karena diduga terkait dengan kudeta.
Menurut laporan The Independent, hingga kini pemerintah Turki sudah memecat sekitar 15 ribu tenaga lembaga pendidikan menyusul kudeta tersebut.
TRT juga melaporkan bahwa Universitas Istanbul telah memecat 95 akademisi dari jabatan mereka.
Sebanyak 50 ribu orang di Turki ditargetkan dalam upaya ‘pembersihan’ pendukung kudeta, mulai dari tentara, polisi, jajaran peradilan, universitas dan sekolah, badan intelijen serta otoritas keagamaan.
Baca juga: Korban Kudeta Turki Terus Bertambah; Sudah 161 Orang Tewas, 1.440 Orang Terluka
Pemerintah Turki sendiri sudah secara resmi meminta Amerika Serikat segera mengekstradisi Fethullah Gulen, tokoh agama yang disebut dalang kudeta. Gulen, mantan teman yang kini menjadi musuh Erdogan, membantah terlibat dalam kudeta dan mengecam aksi tersebut.
Gulen, yang kini tinggal dalam pengasingan di Pennsylvania, Amerika Serikat, menilai ekstradisi itu hanya akan menjadi alat balas dendam Erdogan kepadanya. Ia mendesak agar pemerintahan Amerika Serikat tidak mengabulkan permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Turki.
50 Ribu Orang Jadi Target Penangkapan Pasca Kudeta Gagal Jumat Malam 15/7
Sebanyak 50 ribu orang di Turki ditargetkan dalam upaya penangkapan terduga pendukung percobaan kudeta yang gagal akhir pekan lalu.
Langkah ini sejalan dengan sumpah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk membasmi para pendukung kudeta dan sekutu dari Fathullah Gulen, ulama Turki yang dituding mendalangi kudeta.
Dilaporkan Reuters, upaya ‘pembersihan’ pendukung kudeta menyangkut sejumlah sektor di Turki, mulai dari tentara, polisi, jajaran peradilan, universitas dan sekolah, badan intelijen serta otoritas keagamaan.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik Setelah Percobaan Kudeta Militer di Turki
Hingga Selasa (19/7), puluhan ribu tentara, polisi, hakim, pegawai negeri sipil dan guru telah diberhentikan atau ditahan sejak kudeta terjadi pada Jumat malam (15/7).
Petugas berwenang menutup sejumlah kantor media yang dianggap mendukung Gulen. Sebanyak 15 ribu orang diskors dari kementerian pendidikan, begitu juga dengan 100 pejabat intelijen. Sebanyak 492 orang dibebastugaskan dari Kementerian Urusan Agama, bersama dengan 257 orang dari kantor perdana menteri dan 300 orang kementerian energi.
Baca juga: SMS Massal, Cara Erdogan Minta Rakyat Turki Turun ke Jalan Melawan Kudeta
“Organisasi teroris paralel ini tak akan menjadi pion yang efektif bagi negara mana pun. Kita akan mencari mereka hingga ke akarnya,” kata Perdana Menteri Turki Binali Yildirim di hadapan parlemen Selasa (19/7).
Sementara, wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus mengungkapkan bahwa 9.322 orang kini tengah menjalani proses hukum lantaran keterkaitan mereka dengan percobaan kudeta yang menewaskan 232 orang.
Di hadapan parlemen Turki dan melalui akun Twitter resmi miliknya, Perdana Menteri Binali Yildirim mengumumkan bahwa pemerintah Turki telah secara resmi meminta Amerika Serikat segera mengekstradisi Gulen, yang saat ini tinggal dalam pengasingan di Pennsylvania, AS. Yildirim menyebut Gulen “pemimpin teroris.”
Yildirim sebelumnya menuduh Washington memiliki kebijakan standar ganda dalam perang melawan terorisme. Pasalnya, pemerintah AS menyatakan hanya akan mempertimbangkan ektstradisi jika ada bukti keterlibatan Gulen dalam kudeta itu.
AS dan Turki memiliki perjanjian ekstradisi yang diberlakukan sejak tahun 1981. Perjanjian ini mencakup ekstradisi bagi pelaku kejahatan yang pelakunya bisa dipenjara, namun tidak memuat soal “kejahatan politik.”
Juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan Erdogan telah menelepon Presiden Barack Obama untuk membicarakan status Gulen pada Selasa waktu setempat.
Baca juga: Pemerintah Turki Menyatakan, Upaya Kudeta Telah Gagal!
Menurut para ahli hukum yang dikutip Reuters, pengacara di Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman akan meninjau permintaan ekstradisi Turki untuk menentukan apakah Gulen layak dipulangkan dengan paksa.
Jika iya, maka permintaan itu akan dilayangkan ke hakim di AS untuk menentukan apakah kejahatannya tersebut membuat dia diekstradisi.
Keputusan hakim ini tidak bisa diganggu gugat, tapi seseorang bisa mengajukan petisi menentang ekstradisi tersebut, dengan mengatakan penahanan atas dirinya tidak sesuai hukum.
Walau petisi jarang dikabulkan, namun upaya banding atas langkah ini di Mahkamah Agung AS bisa berlangsung bertahun-tahun. (cnn)
