kabarin.co – Jakarta, Badan pengawas Pemilu Republik Indonesia menggelar konferensi pers terkait temuan politik uang dalam Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan di 101 daerah. Penemuan politik uang paling banyak ada di DKI Jakarta.
“Temuan politik uang tertinggi saat pencoblosan terjadi di DKI Jakarta 8 temuan, Bangka Belitung 7 temuan, dan Banten 5,” kata staf ahli Bawaslu RI, Rikson Nababan di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2017).
Koordinasi Divisi Pengawasan Bawaslu RI Daniel Zuchron mengatakan timnya hingga saat ini masih terus melakukan investigasi terkait temuan pelanggaran di DKI Jakarta. Bawaslu RI juga masil mengumpulkan data soal temuan pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah.
“Masih dalam penyelidikan. Agak sabar sedikt. Setahu saya Bawaslu DKI concern melakukan penelitian. Mereka bisa menyebutkan. Tapi masih kita kumpulkan di Bawaslu RI. Tapi problem di Bawaslu DKI itu problem rasa nasional,” kata Daniel di lokasi yang sama.
Tak hanya politik uang, Bawaslu juga menemukan DPT bermasalah di beberapa daerah. Daerah yang mendapat permasalahan DPT terbanyak adalah Banten.
“Temuan permasalahan DPT tertinggi terjadi di Banten 29 temuan, DKI Jakarta 26 temuan, dan Aceh 11 temuan,” kata Rikson.
Untuk mengatasi temuan pelanggaran ini, Bawaslu RI juga mengutus gugus kerjanya, dalam hal ini termasuk juga KPU untuk memperhatikan tiga konsekuensi atas pelanggaran yang muncul di lapangan. Konsekuensi tersebut adalah pindana.
“Yang kedua administrasi, dan yang ketiga adalah kode etik yang ditangani oleh KPU,” pungkas Daniel. (epr/det)
Baca Juga:
Bawaslu RI Ungkap Masalah Terkini Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2017
Tim Pemenangan Sahabat Anies-Sandi Tidak Setuju Terhadap Bawaslu
