Aliansi PGC sempat protes atas kebijakan Polda Bali itu. Dalam pertemuannya dengan Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose, pihak Aliansi PGC yang diwakili Kurniawan Sabar, Helda Khasmy mempertanyakan kebijakan itu karena bertentangan dengan UU dan konstitusi. Dalam pertemuan itu, Petrus menjamin pihak Aliansi PGC bisa melaksanakan aksi demonstrasi yang ditempatkan di Lapangan Tugu Perjuangan, Renon.
Pihaknya Aliansi PGC menyambut baik sikap Kapolda Bali dan akan menggelar kegiatannya dari 8 hingga 14 Oktober 2018. Akan tetapi, itu tidak sesuai kenyataannya. Justru semua kegiatan Aliansi PGC mendapat intimidasi dan represivitas aparat kepolisian yang menggunakan organisasi kemasyarakatan. Pada tanggal 10 Oktober, misalnya, manajemen RRI Bali secara sepihak membatalkan penyewaan auditorium dengan alasan kegiatannya “menentang” kebijakan pemerintah.
Ali tentu saja membantah alasan RRI itu. Kegiatan yang dilakukan Aliansi PGC sama sekali tidak merugikan rakyat. Justru kegiatan tersebut ingin membongkar kedok IMF dan Bank Dunia yang sama sekali tidak bermanfaat untuk rakyat di seluruh dunia. Tengok, misalnya, keberadaan IMF dan Bank Dunia yang telah lebih dari 60 tahun di Indonesia justru memiskinkan rakyat saban tahun.
