Menurut dia, penguatan ini perlu dilakukan mengingat banyak negara luar yang mencoba memasukkan standar sustainable namun tidak sesuai atau bertolak belakang dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Menteri yang berlaku saat ini, khususnya untuk konservasi dan dukungan terhadap perkebunan rakyat.
“Selama enam tahun ini pemerintah pusat melakukan penguatan ISPO dan berbagai regulasi yang pro ‘people’ dan ‘environment’,” ujarnya.
Namun, Gamal mengakui meskipun berbagai program telah dilakukannya untuk meningkatkan daya saing petani melalui peningkatan produktivitas tapi memang masih jauh dari sempurna meskipun hasilnya sudah mulai dirasakan.
Untuk itu pihaknya mengingatkan sejumlah tantangan dan harapan kepada Dirjen Perkebunan yang baru nantinya karena untuk bisa mewujudkan Indonesia sebagai produsen perkebunan terbesar, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak mengingat rata-rata perkebunan di Indonesia dikuasai oleh rakyat.
Di antaranya mutu pada biji kakao, CPO dan produk turunannnya yang sustainable, kopi yang bercitarasa tinggi, hingga teh dengan standar tinggi sehingga bisa menjadi solusi sebagai minuman kesehatan bukan sekadar penghilang dahaga.
