Tak hanya itu, kata Tulus, terjadi banyak penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya.
“Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah,” jelasnya.
Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan distribusi itu maka terjadi migrasi/perpindahan dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg.
Banyak pengguna gas elpiji 12 kg yang berpindah ke 3 kg, lantan harga 12 kg dianggap sangat mahal sementara harga 3 kg sangat murah, karena disubsidi.
“Kondisi ini makin parah manakala terjadi penyimpangan/pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dari sisi kebijakan subsidi kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg,” tuturnya.
Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg yang semula sebanyak 6.5 metrik ton dipangkas menjadi 6.1 metrik ton, berkurang 400 ribuan metrik ton.
