“Sementara permintaan gas elpiji 3 kg malah naik. ya pasti suplai berkurang alias langka! Pemerintah makin limbung saat subsidi gas elpiji 3 kg terus melambung karena penggunaan gas elipiji 3 kg terus meningkat,” jelasnya.
Lantaran itu, jika pemerintah serius untuk memasok konsumen menengah bawah dengan subsidi gas elpiji, maka tingkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi.
Pemerintah daerah harus turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, jangan hanya berpangku tangan saja. Selain itu, pemda juga harus beri sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktik distribusi dan melakukan pengoplosan.
Ia meminta Polri harus lebih bergigi untuk melakukan penegakan hukum.
“PT Pertamina juga harus tegas untuk memutus kerjasama dengan distributor nakal. Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar. Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin keberadaannya,” ujarnya. (epr/trb)
