kabarin.co – Malang, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebutkan, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada tahun 2030 jika semua persyaratan tentang ketenagakerjaan bisa terpenuhi. Salah satu persyaratan yang harus dicapai adalah terpenuhinya jumlah tenaga kerja terdidik (skilled labour) sebanyak 115 juta pekerja.
Saat ini, jumlah tenaga kerja terdidik di Indonesia masih sekitar 55 juta pekerja. Dengan begitu, pemerintah harus memenuhi sebanyak 60 juta tenaga kerja terdidik hingga tahun 2030.
“Berarti kalau di-breakdown, per tahun sampai tahun 2030, baik itu melalui peran negara maupun swasta dan masyarakat sipil, kita perlu menggenjot agar ada peningkatan percepatan kompetensi itu sampai 4,2 juta tenaga kerja skilled,” kata Hanif saat berkunjung ke Kota Malang, Senin (22/8/2016).
Berbagai cara telah dilakukan untuk mencapai target 4,2 juta tenaga kerja terdidik per tahun. Salah satunya dengan merevitalisasi sejumlah balai latihan kerja di daerah-daerah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong industri untuk ikut andil dalam melakukan investasi SDM bagi pekerjannya. “Tapi di industri ini juga problem kan. Sudah dididik pintar-pintar, langsung pindah. Jadi industri ini tidak bisa terus menggenjot. Tapi oleh pemerintah terus didorong,” ucapnya.
Hanif mengaku sudah menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dengan cara memagangkan calon tenaga kerja terdidik. Namun begitu, magang kali ini dibuat tersistem sehingga tenaga kerja tersebut bisa langsung mendapat sertifikasi profesi jika sudah selesai magang.
“Kita kerja sama pemagangan yang tersistem sehingga magang itu jelas. Jabatannya apa, pekerjaannya apa, kualifikasinya apa. Dan kalau misalnya dia selesai magang, dia harus bisa ikut uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi profesi,” ujarnya.
Dalam kerja sama tersebut, lanjut dia, pemerintah memagangkan sebanyak 200.000 tenaga kerja per tahun dengan melibatkan 2.000 perusahaan.(kom)
Baca Juga:
Sebulan Nilai “Tax Amnesty” Masih Jauh Dari Target
BUMN Menyiapkan Investasi Sebesar Rp 300 Triliun untuk Dana Repatriasi Program Tax Amnesty
Sri Mulyani Resmi Melakukan Pembukaan Penjualan Investasi Terbaru pada Sektor Syariah
