kabarin.co – Dalam pertemuan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto dengan Duta-duta besar Uni Eropa pekan lalu dibicarakan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya soal tax amnesty, pengampunan pajak.
Berbicara mengenai pengampunan pajak, terungkap bahwa selama 10 tahun berkuasa, Susilo Bambang Yudhoyono, menerima fee dari minyak 1 juta US Dollar setiap hari. Setoran fee itu diperoleh SBY dengan cara kongkalikong antara (calo) Petral dengan perusahaan minyak negara Pertamina. Petral mengakali harga beli minyak mentah/produk yang di mark up. Dari selisih itulah Petral menyetor ke SBY untuk biaya politik.
Jika diurut ke belakang, SBY sudah mendapat untuk saat mempersiapkan UU Migas, Rancangan Undang-undang menggantikan UU No.8 tahun 1971. USAID mengaku membayari pembuatan RUU Migas tersebut. Sejak 1999, saat Menteri Pertambangan dijabat Kuntoro Mangkusubroto dan dilanjutkan serta dimatangkan oleh SBY saat menjabat Menteri Pertambangan dan Energi. Menurut catatan USAID mereka mengucurkan dana US $ 20 juta untuk lima tahun dengan nama Strategic Objective Grant Agreement (SOGA).
Untuk memuluskan maksudnya itu, SBY mengganti Direktur Utama Pertamina Martiono Hadianto dengan Baihaki Hakim. SBY membawa RUU Migas itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan melobi pimpinannya. Ketua tim penyusun RUU Migas, Rachmat Sudibyo, mengakui peranan SBY dalam pembahasan RUU Migas. Walaupun ketika sudah menjadi UU Nomor 22 tahun 2001, Menteri Energi dan umber Daya Mineral sudah dijabat Purnomo Yusgiantoro. Lalu Purnomo menjadi “anak emas” SBY.
Setelah dua kali menjabat Menteri Energi, Purnomo menjabat Menteri Pertahanan. Selain menjadi kasir untuk kegiatan politik SBY dan keluarga melalui kontrak pertambangan (migas), Purnomo juga mengamankan bisnis peralatan perang (alutsista), tentu saja semuanya berhubungan dengan negara-negara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (Inggris, Perancis dll). Purnomo ini anak emas perusahaan minyak Perancis Total. Sejak kuliah di Institut Teknologi Bandung dia termasuk yang dibiayai lewat beasiswa Total.
Sejak menjadi Menteri Pertambangan SBY sudah “bermain mata” dengan perusahaan asing. Perannya bertambah kuat setelah Presiden Megawati Sukarnoputri mengangkatnya menjadi Menteri Politik dan Keamanan (MenkoPolkam). SBY berperan banyak saat mendongkel Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).
Anak emas Amerika Serikat ini dengan tabungan dari setoran bisnis Migas dan tabungan politik sejak awal reformasi mengalahkan anak Soekarno. Megawati, lewat pemilihan umum super bebas, melalui manipulasi teknologi dan sokongan birokrasi Komisi Pemilihan Umum. Misalnya Anas Urbaningrum, salah satu ketua KPU yang termasuk diselamatkannya menjadi Ketua Partai Demokrat (mesin politik SBY). Beberapa Ketua KPU lainnya dipenjarakan (Profesor Nazarudin, dan Mulyana W. Kusuma). Belakangan Anas juga dibuikan oleh SBY, karena ambisi politiknya.
SBY juga berperan mengamankan para investor perminyakan asing dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha.“Semua perjanjian dan kontrak kerja sama tetap berlaku. Semua pekerjaan dan kegiatan operasional yang sedang dijalankan sebagai bentuk kerja sama antara BP Migas dengan pihak investor dan dunia usaha itu juga tetap berjalan,” kata SBY. Diduga dana hasil “rampokan” dari migas saja yang dikumpulkan SBY mencapai Rp 200 triliun.
Dengan dana simpanan itu SBY juga menanam investasi di bidang media, yang dikuasai Chaerul Tanjung (TransCorp), termasuk CNN Indonesia. Kini SBY kembali mau masuk ke panggung politik lewat anaknya, Agus Harymurti Yudhoyono yang tengah bertanding untuk merebut Jakarta-1. Nah, apakah dengan kuncian Jokowi lewat tax amnesty SBY masih bisa menggeliat melawan? Waktu ke dapan yang akan menentukan. Lihat saja. indonesiapolicy.com
Baca Juga:
Presiden Jokowi Siapkan Kebijakan Ekonomi Pancasila
FITRA: Jokowi Beri Tiga Kado Pahit di Awal Tahun 2017
