kabarin.co, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengakui penundaan kunjungan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi ke Tanah Air bukan sepenuhnya berasal dari pihak Myanmar, melainkan juga permintaan dari Pemerintah Indonesia.
Dalam pertimbangannya, penundaan kunjungan kenegaraan tersebut memang sebaiknya dilakukan. Mengingat, adanya Aksi Bela Islam Jilid III yang diikuti sampai sekitar 1 juta jiwa, pada Jumat (2/12) hari ini. Hal ini akan bertambah rumit jika ditambah adanya aksi demonstrasi terkait Rohingnya.
“Saya kira sebaiknya lah. Apalagi ada masalah di Rakhine State itu kan, Rohingnya. Sebaiknya, kita setuju bukan saja permintaan mereka tetapi permintaan kita juga tunda dulu kan,” ungkap JK, Jumat (2/12).
Menurut JK, jika ada aksi unjuk rasa mengenai Rohingnya akan memperbesar masalah di dalam negeri yang akan berakibat pada sektor lainnya, seperti sektor ekonomi.
“(Negara) aman, sih aman tapi kasus Rohingnya jangan lagi memperbesar masalah dalam negeri. Kalau datang kemudian demo besar-besaran kan kita juga tidak bagus,” ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan, Aung San Suu Kyi membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Demikian informasi yang diperoleh dari Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir.
“Sudah ada surat dari Suu Kyi ke presiden yang mengucapkan terima kasih dan meminta pengertian Indonesia terkait kondisi di Myanmar dan berakibat ke penundaan,” kata Fachir di Kantor Kemlu, di Jakarta, Kamis (1/12). (nap/bst)
Baca Juga :
Masalah Rohingya, Malaysia Ancam Keluar Dari Piala AFF
