kabarin.co – Jakarta, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terkait kasus suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Idrus dapat potongan masa tahanan dua tahun.
Sebelumnya, politisi Partai Golkar ini divonis dengan pidana pokok 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, Hakim Agung memotong hukuman penjara mantan Sekjen Golkar tersebut menjadi 2 tahun.
MA Pangkas Hukuman Idrus Marham Jadi 2 Tahun
Hal tersebut diketahui dari laman resmi putusan Mahkamah Agung (MA). Vonis tersebut diputus pada Senin, 2 Desember 2019.
“Tanggal putusan, 02 Desember 2019. Amar Putusan; Kabul,” demikian dikutip dari laman resmi MA, Selasa (3/12/2019).
Adapun, majelis hakim agung yang memutus perkara ini diketuai oleh hakim Agung Suhadi, dengan anggotanya hakim Krisna Harahap dan Prof Abdul Latief.
MA menyebut Idrus Marham bukan penentu proyek PLTU Riau-1. Tak hanya itu tidak menikmati hasil suap yang didapat Eni Maulani Saragih dari pengusaha Johannes B Kotjo.
Awalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Idrus Marham dengan pidana 3 Tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap terkait Proyek PLTU Riau-1, bersama-sama Eni Maulani Saragih.
Kemudian, Idrus Marham lewat pengacaranya mengajukan banding. Tapi di Pengadilan Tinggi DKI, Idrus justru diperberat hukumannya menjadi 5 tahun bui. Lantas, Idrus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. (epr/oke)
Baca Juga:
Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Idrus Marham Jadi 5 Tahun Penjara
Idrus Marham Divonis 3 Tahun Penjara Terkait Kasus PLTU Riau-1
