kabarin.co – Jakarta, Pendiri Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, mengatakan permintaan untuk daerah otonom baru melonjak tajam setelah reformasi. Sedangkan tren dunia saat ini adalah sebaliknya, yaitu penggabungan kota.
Dia menunjukkan bahwa penggabungan kota-kota seperti di Amerika Serikat dan Australia. Pembentukan daerah otonom baru dianggap normal. Tapi masalah ketika menerapkan area ekspansi tidak memiliki kemampuan pemerintah.
Kalau ada kemampuan self-local government tak masalah. Sementara banyak yang tidak punya apa-apa, tapi mau jadi otonom akhirnya membebani anggaran pusat,” kata Djohermansyah dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Oktober 2016.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Tata Daerah yang dilakukan untuk mengendalikan ekspansi regional. “Agar tidak terlalu jauh,” katanya.
Dewan Perwakilan Daerah merekomendasikan pembentukan sekitar 173 daerah otonom baru. Lembaga perwakilan wilayah di gedung Senayan ini beralasan pembentukan daerah otonom baru akan mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Pembentukan daerah baru belum bisa dikabulkan lantaran kondisi perekonomian negara belum bagus.
Meskipun bukan masalah besar, Djohermansyah menganggap perlu ada regulasi UU derivatif 23/2014 tentang Tata Daerah. (AB/TEM)
Baca Juga:
Mantan Pengikut Dimas Kanjeng yang Menjadi DPO Menyerahkan Diri
Dilarang Ketemu Mantan Suami Ayu Tingting Pantau Anak Lewat Medsos
Tidak Diberi Uang Nikita Mirzani Jauhkan Anak dari Mantan Suami
Cerita Ilmu Kebal Jusuf Manggabarani Mantan Wakapolri
