“Mengacu dari keputusan tersebut seharusnya Kapolri dan Jaksa Agung lah yang paling tepat membuat nota kesepahaman agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dalam penanganan kasus sengketa pers, sehingga kemerdekaan pers benar-benar dijamin oleh aparat penegak hukum bukannya Dewan Pers yang selama ini terbukti gagal menegakan kebebasan pers,” ujar Mandagi mengusulkan. (*/rilis).
Sebutkan Ada Kriminalisasi Wartawan Jejak News, SPRI Minta Kapolri Copot Kapolda Sumbar
Rekomendasi untuk kamu
“Permintaan masyarakat berkaitan dengan sawah mereka tidak bisa dimanfaatkan lagi karena banjir terus dan sudah…
“Mari kita satukan niat untuk membangun infrastruktur demi kepentingan bersama. Jika ada kegiatan organisasi kemasyarakatan,…
Padang Panjang, Kabarin.co–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Laksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Tema…
“Mudah-mudahan dengan pagu anggaran yang ada, keinginan warga Kelurahan Mata Air bisa terwujud dan itu…
“Kami di lurah mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat, semoga permintaan mereka dapat terpenuhi oleh…
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal, menambahkan bahwa koperasi akan melakukan transformasi digital di…