Ormas juga harus telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
” Jadi poin enamnya harus menjadi pertimbangan kita semua,” pungkas Jayat.(*)
Tak Punya Legalitas Penggunaan APBD bisa Jadi Temuan, PORBBI Sumbar Serahkan Akta Notaris PORBBI Dharmasraya
Rekomendasi untuk kamu
Dengan penambahan penerbangan dan armada baru dari Wings Air, diharapkan angka penumpang akan terus mengalami…
Sebelumnya, Kejati Sumbar telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan praktik…
Modus operandi tersangka dengan merusak kunci warung mengunakan linggis. Barang bukti yang berhasil disita penyidik…
“Kami menyita barang bukti 1.396 dus kampas rem berbagai merk (Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu,…
“Motor korban ini Hilang kendali karen ada pasir cangkang sawit dan terjatuh, kemudian di waktu…
“Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa kebakaran ini menyebab lima kepala keluarga (KK) dengan…