Hidayat menegaskan, secara kebijakan politik anggaran sebenarnya sudah selesai untuk nakes, APD (alat pelindung diri), dan lainnya. “Sekarang tinggal Dinas Kesehatan Sumbar yang lebih bijak dalam mengelola anggaran. Atau jangan-jangan karena Kadinas Kesehatan bukan dokter, jadi kurang memahami spirit kerja dokter dan berimbas sampai ada demo,” katanya.
Hidayat menyebut, sesuai amanah Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade, Gerindra akan menindaklanjuti hal ini. Dia mengatakan, Komisi V DPRD akan diminta memanggil Dinas Kesehatan untuk dimintai penjelasannya. “Kalau anggaran kurang dan jadi masalah, kami akan tambahkan lagi. Meski kami masih yakin sudah ada dana dalam refocusing yang mencukupi. Ini menarik ditelusuri. Gubernur yang sebelumnya memang tidak becus juga mengurus ini. Kami di DPRD Sumbar saja sudah mengalihkan dana Pokir (pokok pokok pikiran) untuk mengadakan anggaran kesehatan ini,” katanya.
Seperti diketahui, Senin (1/3/2021) ratusan pegawai RSUD Pariaman yang terdiri dari dokter, perawat dan karyawan menuntut direkturnya mundur dari jabatan karena dinilai gagal dalam memimpin rumah sakit tersebut. Salah satu dokter spesialis yang merupakan koordinator unjuk rasa dr. Pasca Alfajra mengatakan tuntutan mereka.
