Rakor kali ini, sambung Mahyeldi, adalah bagian dari upaya percepatan yang diperlukan. Diharapkan, pihak BUMN dan BUMD, lembaga perbankan, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, dapat melihat dengan jernih persoalan-persoalan yang menyebabkan 28 nagari atau desa di Sumbar masih berstatus tertinggal.
“Bung Hatta pernah mengatakan, bahwa betapa pun terangnya obor di Tugu Monas, terangnya tak akan sampai ke seluruh daerah di Indonesia, dan oleh karena itu yang diperlukan adalah sumber cahaya yang merata di seluruh daerah di Indonesia. BUMN, BUMD, serta Perbankan, melalui kapasitas masing-masing, kita harapkan berupaya maksimal untuk membantu 28 nagari dan desa tertinggal kita, untuk segera keluar dari status terebut,” ucap Gubernur lagi.
Mahyeldi menekankan beberapa fokus yang perlu dilakukan agar 28 nagari dan desa di Sumbar segera terlepas dari status tertinggal. Antara lain, pemenuhan kebutuhan SDM dan fasilitas kesehatan, lebih mendekatkan sarana pendidikan ke masyarakat, memastikan seluruh daerah terjangkau listrik dan internet, serta memastikan zakat BUMN sepenuhnya disalurkan di daerah tempat penugasan BUMN itu sendiri.
