“Kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, namun pada kesempatan ini sebagai bentuk introspeksi dan refleksi masa lalu ini perlu kita renungkan bersama,” katanya.
Lebih jauh ia mengharapkan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, bisa mengambil posisi dan menentukan sikap untuk tampil menjadi garda terdepan dalam mendorong semua pihak untuk mencapai cita-cita reformasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Atas kehadiran KPK pada sosialisasi hari ini tentu sekaligus kita berharap dapat memberikan pencerahan yang lebih banyak tentang area-area potensi rawan korupsi baik di lingkungan DPRD sendiri maupun di area yang lebih luas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat,” tukasnya
