Batusangkar, kabarin.co – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memimpin Rapat Koordinasi bersama para distributor dan pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi se-Tanah Datar, yang digelar di Indo Jolito, Batusangkar.
Rakor ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta menampung aspirasi para pelaku usaha terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Tanahdatar.
Dalam pernyataannya, Bupati Tanah Datar, Eka Putra menggarisbawahi pentingnya rakor sebagai wadah diskusi untuk memahami mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.
“Rakor ini penting untuk mendengar langsung aspirasi dari para pelaku usaha pupuk bersubsidi, sehingga penyalurannya bisa lebih optimal,” ujar Eka Putra.
Bupati Tanah Datar juga mengumumkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, dari 13.275 ton menjadi 25.420 ton, atau meningkat 91,5 persen.
Dengan peningkatan ini, Eka Putra berharap tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Kami mengimbau kios pengecer untuk memaksimalkan distribusi pupuk bersubsidi agar para petani dapat memanfaatkannya secara optimal,” tambahnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk bekerja sama meminimalisir isu-isu negatif terkait kelangkaan pupuk di Tanah Datar.
“Mari kita bersama-sama memastikan bahwa pupuk bersubsidi tersedia dengan baik, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran di kalangan petani,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa rakor ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan terkait pupuk bersubsidi, dari Permentan nomor 10 tahun 2022 menjadi Permentan nomor 1 tahun 2024.
“Permasalahan klasik terkait penyaluran pupuk bersubsidi menjadi fokus utama dalam rakor ini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan solusi atas permasalahan di lapangan,” ungkapnya.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa masalah sulitnya penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani telah diatasi dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selain itu, regulasi baru Permentan No. 1 Tahun 2024 memungkinkan updating data RDKK setiap 4 bulan, sehingga Kelompok Tani yang belum terakomodir dapat segera dimasukkan.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Perwakilan PT. Pupuk Indonesia, Al Fajri, Kepala Dinas DKUKMP Tanah Datar, Hendra Setiawan, serta sejumlah pejabat lainnya. (***)
