Lebih lanjut, Nanda juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen. Ia menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi sengketa akan sangat membantu dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan kepuasan konsumen. “Penting untuk memastikan bahwa masyarakat tahu apa yang harus dilakukan jika mereka menghadapi masalah dengan produk atau jasa yang mereka beli,” jelasnya.
Sinergi antara BPSK, pemerintah daerah, dan DPRD, menurut Nanda, sangatlah penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik di Sumatera Barat. “Kerjasama antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat sistem perlindungan konsumen, sehingga ke depannya masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dalam bertransaksi,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Nanda berharap agar kolaborasi antara semua pihak dapat mendorong kebijakan yang lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Semoga melalui kolaborasi ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perlindungan konsumen di Sumatera Barat,” harapnya. (***)
