Pada kesempatan tersebut, Muhidi menguraikan sejumlah agenda prioritas yang akan menjadi perhatian utama pada tahun 2025. Beberapa di antaranya meliputi:
1. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan strategis.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal.
Sementara itu, Plt Sekda Sumbar, Yozarwardi, mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun program legislasi daerah.
Menurutnya, peraturan yang dihasilkan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan pemerintah daerah.
“Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut, sehingga rancangan peraturan daerah yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutur Yozarwardi.
Propemperda Sumatera Barat Tahun 2025 mencakup 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baru, di antaranya:
1. Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
2. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
