kabarin.co – Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia tidak akan ikut campur dalam kasus komunitas Muslim Uighur di Cina.
Moeldoko menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak memasuki urusan negara lain. “Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya. Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri,” ujar Moeldoko di kantornya, Senin, 23 Desember 2019.
Moeldoko: RI Tak Akan Ikut Campur Soal Muslim Uighur di Cina
Sebelumnya, sejumlah perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia diundang untuk melihat langsung kondisi komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.
Haedar menyadari jika dalam hubungan antar negara ada relasi tertentu yang tidak mudah. Tapi, ketika ada kasus diskriminasi, kata Haedar, di situlah saatnya Indonesia berpijak pada yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Terutama soal prinsip menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.
Tapi, Moeldoko menyebut bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan muslim Uighur di Cina. “Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya,” kata Moeldoko. (epr/tem)
Baca Juga:
Moeldoko Sebut Ada yang Ingin Jegal Pelantikan Jokowi
Megawati-Prabowo Bertemu, Moeldoko: Bisa Jadi Koalisi ‘Plus-plus’ Terbentuk
