PDIP menyalahan pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat (PD), partai penguasaan saat proyek e-KTP berjalan.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan tidak pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” ucapnya.
Menurutnya ada upaya menyeret PDIP dalam kasus e-KTP. Ia memastikan apa yang disampaikan Setya Novanto soal keterlibatan Puan dan Pramono tidak benar.
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” ujar Hasto.
Hasto menganggap ada kecenderungan Setya Novanto menyebut nama sebanyak mungkin untuk menjadi justice collaborator. Hal itu, dinilai Hasto, untuk meringankan dakwaan.
