kabarin.co – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut dakwaan tindak pidana korupsi E-KTP yang kini mulai disidangkan sebagai kasus besar yang mempermalukan bangsa dan negara.
Yusril meminta KPK selaku ujung tombak pemberantasan korupsi di Tanah Air harus berani menyidik para elit parpol yang diduga menerima suap E-KTP. Yusril menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) punya landasan hukum membubarkan parpol bersangkutan jika terbukti terlibat.
KPK Harus Berani Menyidik Elit Parpol Yang Diduga Menerima Suap E-KTP
Parpol, kata Yusril, merupakan instrumen politik yang sangat penting di negara ini. Maka maka adanya parpol yang bersih, berwibawa dan bebas KKN seperti yang digagas di awal reformasi adalah suatu keniscayaan.
“Negara ini akan tenggelam dalam kesuraman sehingga KPK wajib menindak kejahatan korporasi yang melibatkan partai dalam tindak pidana korupsi,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (27/3).
Sementara itu, sejumlah ormas meminta KPK harus bisa membongkar aliran dana ke parpol dan Anggota DPR terlibat E-KTP, Senin (26/3). KPK didesak memanggil sejumlah orang yang diduga terlibat menikmati proyek korupsi pengadaan E-KTP.
Ketua Presidium Persatuan Loyalitas Golongan Karya (PLG) Luhut Simanjuntak mengantarkan tiga butir telur ke Gedung KPK. Dia mengatakan KPK harus kuat seperti telur yang tidak mudah retak untuk digoreng oleh media.
“Sebagai wujud KPK harus kuat seperti telur yang tidak mudah retak dan bisa di goreng sana sini oleh elit partai politik yang menginginkan kasus E-KTP di pilah-pilah,” kata Luhut Simanjuntak.
Ketua Infokom Pekat IB Lisman yang mewakili sejumlah ormas menekankan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam memanggil pihak yang terlibat dalam kasus E-KTP.
“Sehingga publik bisa percaya dan yakin bahwa skandal E-KTP hampir setengah Anggota DPR RI terlibat dalam pusaran korupsi,” kata dia. (arn)
Baca Juga:
Taat Pada Kode Etik Tidak Akan Membuat Hakim Terkena OTT KPK
Jokowi Persilakan KPK Periksa Puan dan Pramono Terkait Kasus e-KTP
Pemerintah Minta Tunda Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, Ini Jawaban Tegas KPK
