kabarin.co – Menjelang Pilkada dan Pemilu lembaga survei marak dengan rilis hasil surveinya. Lembaga survei mampu menggiring opini publik untuk mengarahkan pemilih ke arah calon atau parpol tertentu. Pekerjaan itu bertentangan prinsip akademik dan kaedah ilmu pengetahuan.
Tidak semua lembaga survei memiliki validitas dan integritas dalam pekerjaannya. Sebagian terkadang merilis survei berdasarkan pesanan ataupun keinginan kliennya sehingga independensi dan validitasnya tidak bisa dipercaya.
Perhatikan Independensi Lembaga Survei Jelang Pilkada dan Pemilu
“Ada lembaga survei yang merangkap konsultan politik untuk mendongkrak citra dan elektabilitas,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari di Jakarta pekan lalu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berencana pasang mata terhadap aktifitas lembaga survei. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan wewenang pengawasan sebenarnya berada di KPU. Namun, jika telah menggiring opini publik dan tidak independen, maka Bawaslu siap bertindak.
“Bawaslu bisa laporkan kepada dewan etik lembaga survei. Jika ada yang melanggar kita ingin teguran keras karena syarat lembaga survei adalah tidak berpihak dan independen,” kata Abhan di kantor Bawaslu, Kamis (29/3).
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan penertiban lembaga survei menjelang Pilkada atau Pemilu memang perlu. Menurut dia lembaga survei jangan sampai membodohi masyarakat dengan pekerjaannya sebagai konsultan politik atau menggiring opini publik.
“Lembaga survei harus diketahui identitasnya, dibuka datanya dan transparan. Jangan bekerja untuk parpol tertentu,” ujar Adi.
Adi menegaskan bahwa pekerjaan lembaga survei yang konon bisa meningkatkan elektabilitas sebagai kebohongan.
“Karena elektabilitas tidak adalah kerja nyata, turun langsung ke masyarakat sehingga penerimaan masyarakat tidak bisa dimanipulasi.” (arn)
Baca Juga:
Survei Sementara Pilkada Jatim, Khofifah Ungguli Gus Ipul
Survei Pilkada Jabar 2018 Ridwan Kamil Kalah Jauh Lawan Deddy Mizwar
