kabarin.co – Dalam setiap pengambilan keputusan untuk menaikkan BBM pemerintah akan selalu berhadapan dengan kontroversi dan kritikan pedas. Demikian dikatakan Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dani Setiawan, dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk ‘Dilema Kenaikan Harga BBM, Antara Harga Pasar dan Daya Beli Rakyat’ di Jakarta, Kamis (18/11).
Setiap pengambilan kebijakan populis oleh pemerintah, kata Dani, pasti ada faktor politik dan ekonomi yang akan menyertai. Apalagi tahun 2018 dan 2019 dikenal sebagai tahun politik. Persoalan kenaikan harga BBM atau gejolak nilai tukar rupiah juga pernah menimpa semua presiden Indonesia yang menjabat pasca Reformasi 1998.
Pemerintah Harus Cermat Menghadapi Gejolak Nilai Tukar dan Kenaikan BBM di Tahun Politik
Dani memahami gejolak yang dialami pemerintah dalam kontroversi kenaikan harga BBM. Pada Rabu (10/11) pekan lalu pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bahan bakar minyak (BBM Premium) menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter.
