Komnas HAM menyesalkan masih terjadi kriminalisasi terhadap warga oleh aparatur dalam pembebasan lahan yang tanahnya terdampak pembangunan strategis. Umumnya, konflik yang berpotensi memunculkan pelanggaran itu terjadi antara masyarakat dan TNI-Polisi. Meski sudah selalu ada tawaran mediasi oleh Komnas HAM, TNI-Polisi dinilai alot menerima rekomendasi itu.
Berikutnya, kasus pelanggaran HAM yang menjadi catatan merah rezim Jokowi adalah konflik intoleransi dan pelanggaran hak berekspresi. Dalam 4 tahun Jokowi menjabat, peristiwa penyerangan terhadao Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu peristiwa yang paling disoroti.
Bahkan belakngan ini, kasus-kasu perkusi mulai banyak terjadi. Persekusi terjadi lantaran perbedaan pandangan politik atau prinsip. Komnas HAM menyarankan Jokowi fokus pada komitmennya menyelesaikan kasus-kasus ini. Karena, penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah salah satu janji yang digembar-gemborkan bakal dituntaskan pada masa awal ia menjabat dulu. (epr/tem)
