Konflik KPU dan Bawaslu yang kerap kali terjadi, ungkap Hadar, adalah indikasi ketidaksolidan penyelenggara Pemilu. Hadar menyarankan agar usai perhelatan Pemilu 2019 selesai, DPR perlu mengevaluasi peran Bawaslu.
“Dari sanalah baru kita simpulkan apa yang perlu dilakukan dengan keberadaan Bawaslu,” tuturnya. (arn)
Baca Juga:
Jakarta, Kabarin.co – PT Pegadaian didukung oleh Kementerian BUMN semakin mantap untuk menjalankan Kegiatan Usaha…
Baca Juga : Status Gunung Tangkuban Perahu Dinaikkan…
Sebelumnya pada penghujung tahun 2024, Pegadaian resmi menjadi pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang…
Proses ini diharapkan selesai bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK Tahap 2. Dengan demikian, penataan tenaga…
Jakarta, – Pendaftaran program KIP Kuliah tahun 2025 resmi dibuka pada Senin, (3/2/2025). Informasi ini…
Pastikan rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima transfer dana tanpa kendala. Manfaat PIP 2025 Program…
