Mahfud menegaskan tak mungkin ada salah entry data ke dalam Situng KPU yang disengaja. Dia pun mengungkapkan kesalahan entry data itu bukan hanya menyasar satu paslon capres-cawapres saja. ‘‘Bukan hanya terjadi memenangkan satu paslon. Dua paslon sama-sama mendapat keuntungan dan kerugian dari beberapa kesalahan entry itu, jadi tak mungkin itu terstruktur,” ujarnya.
Kemudian, dia juga mengungkapkan server KPU ada di dalam negeri. Seluruh orang yang mengoperasikan TI itu pun merupakan orang Indonesia asli.
“Orangnya juga Indonesia semua, tidak ada yang bule satu asingnya. Karena itu, masyarakat harus tenang, jangan sampai pemilu ini dirusak hoaks,” ujarnya.
Tapi, jika masih ada pihak yang tak percaya akan kinerja KPU, masih ada forum hukum. Menurut Mahfud, ada dua forum hukum yang bisa diikuti.
Pertama, hukum dalam arti penerapan peraturan yang dibuktikan KPU pada 22 Mei saat penetapan hasil pemilu nasional. Mahfud menuturkan, semua pihak diperbolehkan untuk memaparkan data.
“Kalau masih tak percaya, forum hukum dalam arti sengketa masih ada di Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi semua masyarakat supaya tenang, dan tentu harus mengawasi. Kita tak anggap kesalahan itu harus dibenarkan, tetapi harus dipahami dan itu bisa diselesaikan dalam adu data pada 22 Mei nanti. Jadi, jangan bertindak sendiri-sendiri dan terus menyebarkan hoaks seakan-akan ada rekayasa,” ujar Mahfud. (epr/rep)
