“Padahal di negara maju, seperti Jepang, Taiwan, Korsel budaya malunya dijunjung tinggi. Jadi jika gagal dalam tugas. Pejabatnya langsung mundur.
Di kita kan yang dipelihara kemunafikan. Jadi rusak semuanya. Rusak PLN dan rusak juga negara,” katanya.
Direktur Eksekutif Poin Indonesia, Karel Haris Susetyo juga mengatakan hal senada. Menurutnya, sebaiknya Menteri BUMN, Menteri ESDM dan jajaran Direksi PLN menyatakan mundur. Karena alangkah bijaknya apabila ada pertanggungjawaban politik atas insiden ini. Selain tentunya pertanggungjawaban teknis.
“Menteri BUMN sebagai penanggung jawab politik dari seluruh operasi BUMN sudah selayaknya untuk mundur. Disertai dengan Dirut PLN selaku penanggung jawab teknis,” katanya.
Yang pasti, kata dia, sangat jelas, padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa adalah insiden yang memalukan. Apalagi Presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asing. ” Kan tidak mungkin investor tertarik kalau tidak ada pasokan listrik yang stabil. Sepatutnya Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Dirut PLN dan Menteri ESDM,” kata Karel.
