Listrik Padam Berjam-jam, Menteri BUMN dan Direksi PLN Didesak Mundur

Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10). DPR menyetujui tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada lima BUMN senilai Rp3 triliun sehingga membuat nilai PNM tahun 2016 kepada 23 BUMN menjadi Rp34,318 triliun. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/15.

Sementara Mantan Staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu lewat akun Twitter-nya @msaid_didu, ikut mencuit mengomentari padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Jawa.

Said Didu menyebut ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, cadangan siaga PLN yang tidak cukup. Kedua, jadwal pemeliharaan pembangkit listrik yang buruk. Ketiga sistem interkoneksi Jawa-Bali ada masalah. Ini masalah serius.

Baca Juga :  PDIP Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018

“Smg bukan karena PLN kesulitan uang,” cuit Said Didu lewat akun Twitter-nya.

Jika disimpulkan dari cuitan Said Didu terlihat pengelolaan oleh PLN tak profesional sebagai dampak pembinaan yang gagal dari Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham dan pengawasan yang lemah dari regulator yakni Kementerian ESDM.

Dalam catatan, beberapa minggu terakhir banyak BUMN menghiasi media massa dengan cerita negatif. Misal, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Angkasa Pura 2 dan PT INTI, kegagalan sistem Teknologi Informasi Bank Mandiri, dan “Cacatnya” Laporan Keuangan milik Garuda Indonesia.