“Pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkrit demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik,” kata Nurdiyansyah.
Ia juga menjelaskan, penolakan datang ke Istana ini berkaca dari pengalaman tahun 2015. Dengan datangnya sejumlah perwakilan mahasiswa atas undangan Jokowi ketika itu, gerakan mahasiswa justru pecah.
“Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” ujarnya.
Nurdiyansyah menegaskan kini yang menjadi tujuan akhir para mahasiswa adalah dipenuhinya tuntutan, bukan pertemuan dengan Jokowi.
Selain itu, dia juga mengecam pelbagai aksi kekerasan aparat dalam unjuk rasa mahasiswa 24 September dan pelajar 25 September kemarin. BEM SI menilai Jokowi seharusnya bisa menangani setiap aksi demonstrasi sebagai bagian aspirasi publik dengan cara yang persuasif, humanis, dan tidak represif.
