“Kita patut bersyukur atas prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan yang diberikan oleh BPK RI. Di mana kita berhasil pertahankan lagi untuk ke- 10 kalinya berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021,” ungkapnya.
Untuk LKPD Tahun 2021, upaya perbaikan selalu dilakukan untuk mempertahankan opini WTP. Antara lain, senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.
Berikutnya, tetap memantapkan koordinasi dalam penyelesaian tugas-tugas pertanggungjawaban keuangan baik melalui media sosial (medsos) yang dibentuk dengan kelompok terbatas dilingkup Kepala OPD, para sekretaris dan para PPK serta bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang maupun dalam rapat terbatas lainnya.
Namun upaya itu semua tentu belum optimal, masih ditemui kelemahan dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 di tingkat Bendahara, PPTK, PPK, KPA dan PA maupun pengelolaan aset OPD.
