“Kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam apa pemberiannya dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Puan meminta kepada kementerian terkait kebijakan harga BBM agar melaksanakan tugas dan kebijakan yang sesuai. Menurutnya, DPR dengan fungsi pengawasannya akan mengawasi terkait kebijakan ini.
“Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan fungsi pengawasannya DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan dan apa yang tadi dilakukan oleh rekan kami dari Fraksi PKS, ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan. Berbeda pandangan itu biasa ya,” katanya.(pp)
