kabarin.co – Yogyakarta, Pegiat anti korupsi menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang menyetujui kenaikan penghasilan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kami percaya sekali kenaikan penghasilan bagi anggota dewan ini tak akan ada pengaruhnya sama sekali dengan kinerja maupun potensi korupsi di kalangan DPRD,” kata Koordinator Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba Jumat 2 September 2016.
Presiden menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD dalam Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) akhir Agustus 2016. Kamba menuturkan dengan gaji dan fasilitas yang sudah wah untuk ukuran daerah, DPRD hampir tak pernah menyelesaikan target pembuatan rancangan peraturan daerah yang mereka tetapkan sendiri selama setahun. “Alasannya selalu beranekaragam dan lempar tanggung jawab.”
DPRD sering kali tak hadir dalam advokasi atau pendampingan masyarakat menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. “Mereka hadir saat tertentu, seperti kampanye pilkada saja.”
