kabarin.co – Jakarta, Panitia Reuni Akbar 212 rencannya akan menyambangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyampaikan keberatan terkait sejumlah media yang tidak memberitakan Reuni 212 yang digelar Ahad, 2 Desember lalu
“Kami akan mendatangi KPI, ingin diskusi, mengadu apa yang sedang terjadi di negeri ini, serta menyampaikan surat keberatan kami terhadap sejumlah media,” kata Ketua Panitia Reuni 212, Bernard Abdul Jabar saat ditemui di Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Desember 2018.
Panita Akan Datangi KPI Soal Media Tak Liput Reuni 212
Bernard menuturkan surat keberatan itu merupakan upaya untuk mengingatkan media tentang fakta sejarah besar yang terjadi dalam Reuni 212. Menurut dia, peserta reuni mempunyai hak publik untuk disiarkan oleh media.
Tapi Bernard enggan menyebutkan nama media yang akan disampaikannya ke KPI. Menurutnya, saat ini pihaknya masih mendata media-media tersebut.
Tak hanya itu, Bernard menyatakan panitia Reuni 212 yang terdiri dari Gerakan Pengawal Fatwa Nasional (GNPF), Front Pembela Islam, Persaudaraan Alumni 212 akan membuat seruan untuk memboikot media media tersebut. “Kami akan sebarkan seruan untuk tidak menonton media-media itu,” ujarnya
Protes terhadap pemberitaan Reuni 212 sebelumnya disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ia yang hadir dalam reuni 212 itu mengungkapkan kegeramannya terhadap media-media di Indonesia lantaran tidak meliput Reuni Akbar 212.
Prabowo memprotes media yang tidak menyebutkan bahwa massa yang hadir mencapai belasan juta. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, media-media besar dan kondang tidak meliput. Dia tidak terima dengan pemberitaan media yang menyatakan bahwa massa Reuni 212 hanya belasan ribu. Ia menuding media-media itu telah memanipulasi demokrasi. Selain media, Prabowo juga menuding wartawan. Dia menyebut jurnalis mengkhianati tugasnya lantaran tidak memberitakan acara Reuni 212. (epr/tem)
Baca Juga:
Prabowo Ngambek Karena Reuni 212 Tak Diliput, Kubu Jokowi: Katanya Cuma Reuni
Pasca Reuni 212, Pandangan Ideologi Politik Indonesia Tak Lagi Tunggal Nasionalis
