kabarin.co, BEIJING – Keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, Belanda, yang menolak klaim batas laut Cina Selatan, membangkitkan nasionalisme warga Cina.
Tak lama setelah keputusan dibacakan pada Selasa, 12 Juli 2016, sekitar pukul 17.00 waktu Beijing, ratusan ribu komentar membanjir di Weibo, media sosial semacam Twitter, tapi di Cina.
Baca juga: Mahkamah Arbitrase: RRC Tidak Punya Hak Apapun di Laut China Selatan
Para netizen dilaporkan mengunggah foto-foto iPhone yang mereka hancurkan dan menyerukan boikot produk Amerika karena kedekatan hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina.
Filipina merupakan negara penggugat Cina dalam tribunal sengketa batas wilayah laut itu.
Seperti yang dilansir Asia Corespondent pada 13 Juli 2016, produser BBC Cina yang berbasis di Hong Kong, Grace Tsoi, memperlihatkan sebuah artikel yang diunggah di situs Cina on.cc berisi foto-foto iPhone yang sengaja dibengkokkan atau layarnya dihancurkan.
Baca juga: Filipina Gugat Klaim Besar China atas Laut China Selatan
Dia mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk protes masyarakat Cina terhadap putusan tribunal yang menyatakan negaranya tak berhak atas kawasan Laut Cina Selatan yang telah ditandai oleh negaranya.
Sebelumnya, netizen Cina juga ramai mengkampanyekan seruan agar menghentikan makan buah mangga yang diimpor dari Filipina.
Baca juga: Rakyat Cina ‘marah besar’ soal putusan Laut Cina Selatan
Slogan-slogan seperti “Jika Anda ingin makan mangga, belilah yang berasal dari Thailand” dan “Filipina mati kelaparan” telah banyak beredar di situs microblogging milik Cina, Weibo.
Keputusan pengadilan tribunal PCA antara lain menyebutkan klaim wilayah Cina yang membuat sembilan garis putus (nine dash line) berdasarkan sejarah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS).
Baca juga: Diam-diam China Membangun Benteng Militer di Laut China Selatan
Tribunal melarang reklamasi di fitur-fitur maritim, seperti karang dan bebatuan, yang dilakukan Cina selama ini. Kementerian Luar Negeri Cina menolak keputusan PCA. (tem)
