kabarin.co – Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengajukan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu akan hal itu.
KPK sebagai pelaksana UU itu angkat bicara. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut pembahasan revisi UU itu dilakukan diam-diam.
Soal Revisi UU KPK, Laode Syarief: Pemerintah dan Parlemen Bohongi Rakyat
“Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK. Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya,” kata Syarif kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).
Menurut Syarief cara diam-diam itu menjadi bukti bila pemerintah dan parlemen membohongi rakyat. Sebab, Syarif menyebut selama ini program pemerintah dan parlemen menguatkan KPK, tetapi malah merevisi UU diam-diam.
“Pemerintah dan parlemen telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan KPK tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam,” ucap Syarif.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu isi draf revisi UU itu. Jokowi pun belum dapat berkomentar karena mengaku belum tahu isinya.
“Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya,” ujar Jokowi.
Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019), seluruh fraksi di DPR seluruh fraksi telah menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.
Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus. (epr/det)
Baca Juga:
Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Itu Inisiatif DPR, Saya Belum Tahu Isinya
Tolak Revisi UU KPK, Pegawai KPK Gelar Aksi Rantai Manusia Siang Ini
