kabarin.co – Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, memberi ultimatum kepada Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tengku Bahdar Johan Hamid karena tidak bisa menjawab kandungan vaksin palsu.
Legislator dari Fraksi Demokrat itu meminta setidaknya sebelum 30 Juni 2016, BPOM harus mengantongi data konkret terkait vaksin palsu yang beredar di masyarakat.
“Berjalan lebih satu minggu, oleh karenanya kami memberikan sebuah ultimatum bahwa sebelum 30 Juni maka data itu sudah harus dimiliki, artinya kita memiliki tiga poin tentang vaksin palsu,” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Ia mempertanyakan data BPOM terkait tingkat bahaya dari vaksin palsu terhadap anak dan seberapa luas penyebarannya, serta rumah sakit mana saja yang telah menerima vaksin palsu tersebut.
“Apakah vaksin palsu itu berbahaya atau tidak bagi anak-anak kita, artinya kandungan kimia harus kita pahami agar langkah-langkahnya ada. Peredarannya sudah sampai mana, pemerintah harus mendata, fasilitas mana yang sudah menerima,” lanjut Dede.
Jika data itu sudah terkumpul, maka selanjutnya BPOM harus segera mengambil langkah dengan menarik seluruh vaksin palsu tersebut dan memberikan vaksin ulang kepada anak yang mendapat vaksin palsu.
“Maka ini harus dilokalisasi, kemudian diamankan dan ditarik. Bagi anak-anak yang mendapat vaksin palsu itu maka harus divaksin ulang sampai mereka mendapat kekebalan tubuh,” pungkas Dede.
Vaksin Palsu Beredar karena Masyarakat Ingin Harga Murah
PLT Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Tengku Bahdar Johan mengatakan, maraknya penjualan vaksin palsu dikarenakan tingginya permintaan vaksin murah dari masyarakat. Permintaan tersebut, berasal dari luar pemerintah yang kebanyakan sudah memakai sembilan vaksin gratis.
“Penjualan vaksin palsu ini lebih murah daripada harga normal, sehingga banyak masyarakat yang kerap memakainya untuk menghindari pengeluaran anggaran,” katanya di Gedung BPOM, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Dalam metode penjualnya, tidak sedikit pula vaksin palsu itu dijual dengan cara asongan ke beberapa apotek. “Harganya juga murah dan bentuk vaksin sama seperti asli, sehingga banyak masyarakat tertipu,” lanjutnya.
Selain itu, Tengku membeberkan, tidak sedikit rumah sakit nakal yang memperjualbelikan botol-botol bekas yang sudah terpakai. “Ada permintaan dan penawaran yang masuk ke pelayanan kesehatan. Ini yang terjadi selama ini, adanya kasus yang meluas ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sulit baginya untuk menindak para pelaku yang menjual vaksin di luar jalur legal, lantaran sudah bukan kewenangannya lagi. “Kami tidak bisa mengawasi pergerakan pelaku yang kebanyakan memakai jalur ilegal, karena kami tak punya kewenangan menangkap yang bukan jalur resmi,” tutupnya. (oke)
