kabarin.co – Pencitraan dengan menunjukkan keberhasilan pembangunan, terus saja dipertontonkan pemerintahan Jokowi – JK, selama dua tahun ini. Sehingga sejumlah proyek raksasa ditampilkan di media-media daring pemerintah, dan media utama yang dimiliki patron politik pemerintah. Namun, bopeng di balik itu, tak banyak yang tahu. Kalaupun ada yang mengetahui lebih banyak diam.
“Kerja, kerja dan kerja,”itulah idiom yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itulah pemerintahannya beserta pembantu-pembantunya menamakannya sebagai kabinet kerja. Setiap kerja ada ongkosnya. Inilah yang terjadi masalah. Sehingga terjadi kepanikan luar biasa dalam soal keuangan ongkos proyek “pencitraan” itu. Ini pula yang membuat Jokowi memanggil kembali bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantunya. Diharapkan, salah satu pejabat Bank Dunia itu bisa membantu keuangan pemerintah, terutama untuk pembangunan proyek-proyek besar yang memerlukan dana yang tidak sedikit.
Salah satu proyek pencitraan Jokowi adalah pembangunan tol Trans Sumatera sepanjang 2.818 kilometer. Tiga proyek dalam pengerjaan konstruksi : Bakauheni – Terbanggi Besar, Palembang- Indralaya dan Medan – Binjai. Sedangkan yang lainnya masih dalam tahap perencanaan. PT. Hutama Karya, sebagai pimpinan konsorsium pengerjaan proyek rua tol itu mendapat 11 ruas proyek.
Dalam satu proyek ruas tol Lampung – Palembang itu PT. Hutama Karya, setelah mengerjakan 33 persen pekerjaannya sudah menghabiskan Rp 450 miliar. Untuk meneruskan proyek itu memerlukan dana. Lalu Hutama Karya menagih ke Kementerian Lampung Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun, ternyata kementerian tak memiliki dana yang diminta Hutama Karya. Tentu saja, proyek tak bisa diteruskan. Lalu terbitlah usulan dana talangan dari pihak lain . Karena ada ketakutan soal anggaran dana talangan bisa menjadi batu sebagai kasus korupsi kelak. Hutama Karya, meminta pendapat tim, salah satu dari Kejaksaan Agung.
Tim dan Kejaksaan Agung menyetujui soal dana talangan itu. Diperolehlah dana talangan dari pihak ketiga sebasar Rp 350 miliar lebih untuk meneruskan proyek ruas tol selanjutnya. Melihat kejadian ini, seorang anggota tim yang menyetujui dana talangan itu, melihat pemerintah panik dalam soal keuangan untuk membiayai proyek raksasa untuk pencitraan pemerintah. “Sehingga idiom kerja, kerja, kerja yang dinyatakan Jokowi tak sesuai dengan kemampuan keuangan,”ujarnya.
Akibat, kepanikan itu pemerintah, menarik uang dari mana saja. “Itu sama saja gali lobang tutup lobang,”ujar anggota tim yang ditemui kabarin.co Sabtu pagi (22/10/2016). Tak heran hal serupa diterapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dalam pembangunan, proyek pencitraan di Jakarta, terutama untuk normalisasi sungai, Ahok menggadaikan Jakarta kepada taipan rakus tanah. Bahkan menabrak aturan hukum dalam kasus Bukit Duri dan Reklamasi Teluk Jakarta. “Jokowi, bisa menjadi tersangka korupsi jika tak terpilih lagi pada 2019, karena kelakuannya seperti ini,”ujar anggota tim itu, kawatir.
