kabarin.co – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra mendesak pemerintah segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi pelaku industri nikel nasional. Selama ini harga beli nikel oleh smelter terlalu murah, sekitar Rp 300.000 per ton.
“Saya usul agar segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga agar berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter milik asing,” kata Andre saat audiensi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Gedung usantara I DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Andre Rosiade Desak Pemerintah Perbaiki Tata Niaga Nikel
Andre mengatakan, dirinya mencium indikasi praktik kartel di balik harga beli nikel murah oleh smelter. Sebab, harga beli rendah ini jelas-jelas tidak mematuhi Harga Patokan Mineral (HPM) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Mereka (smelter) bisa menekan teman-teman penambang Nikel dalam negeri. Saya menduga ada dugaan praktik kartel. Tapi faktanya pemerintah terkesan diam dan membiarkan praktik itu terjadi. Berapa ruginya negara kita akibat hal ini? Mereka sudah mendapat tax holiday, feronikel kita diekspor dan tidak dipajaki,” ucap Andre.
