kabarin.co – Salah satu faktor terjadinya kemacetan, yaitu adanya perlintasan sebidang antara jalan kendaraan dengan jalur kereta api.
Di Brebes, Jawa Tengah, setidaknya ada lima titik perlintasan yang kerap kali menjadi penyebab kemacetan, yaitu Ketanggungan, Klonengan, Paguyangan, Kesambi, dan Karang Sawah.
“Pak Menteri (PUPR) sudah melaporkan dalam sidang kabinet akan bangun 5 fly over atau jalan layang untuk mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang,” ujar Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh, di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Dia menuturkan, selama ini, perjalanan kendaraan harus tersendat karena berpapasan dengan jalur kereta api.
Kemacetan terjadi khususnya di perlintasan Klonengan yang merupakan pertemuan jalur kereta api dari Tegal menuju Purwokerto dan dari Cirebon menuju Purwokerto.
Kalau dihitung, frekuensi kereta lewat perlintasan ini per harinya adalah sekitar 72 kali dari timur maupun barat.
Jika kendaraan harus berhenti rata-rata 3 menit, maka dalam sehari totalnya bisa 3,5 jam. Sementara dalam kondisi Lebaran, frekuensi kereta lewat bisa sampai 92 kali.
Untuk mengurangi kepadatan yang terjadi, Endra menyebutkan pemerintah akan membangun fly over di lima titik tersebut.
“Ini kami harapkan memang kontraknya dilakukan dalam waktu dekat. Sekarang sudah lelang. Dana yang sudah disiapkan sekitar Rp 600 miliar,” tutur Endra.
Jokowi Dorong Pembangunan Infrastruktur Bukan dari Uang APBN
Presiden Joko Widodo mendorong pembiayaan infrastruktur bukan bersumber dari APBN. Untuk itu, Presiden sudah membahas wacana tersebut dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
“Tadi saya sudah membicarakan juga dengan Pak Menteri Bappenas mengenai pembiayaan investasi non-APBN,” ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jumat (12/8/2016).
“Kita harapkan nanti dengan ini saya kira pembiayaan investasi non-APBN bisa mempercepat penyelesaian proyek yang ada,” lanjut dia.
Hal yang dibahas Presiden dan Menteri Bappenas yakni, menginventarisasi sumber-sumber dana demi percepatan proyek. Sumber dana paling potensial, yakni dari dana Amnesty Pajak dan dana pensiun.
“Intinya sistemnya mulai dirancang sehingga akan bisa langsung (membiayai) ke proyek-proyek yang dikerjakan ada objek investasi betul-betul bisa kita percepat,” ujar Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dorongan agar biaya infrastruktur menggunakan dana yang bukan bersumber pada APBN semata-mata demi memperbesar alokasi anggaran untuk rakyat.
“Konsep besarnya butuh untuk untuk pengentasan kemiskinan. Jadi memang harus ada sinergi saja,” ujar Sri. Apalagi, potensi sumber dana non-APBN memang cukup besar sehingga harus dioptimalkan.
(kom)
