Bila Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi 7% Maka Investasi Harus Tumbuh 10%

kabarin.co – Jakarta, Angka 7% masih saja terbayang, meskipun sudah dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berjalan. Angka tersebut merupakan target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun yang disampaikan saat kampanye dulu.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menjelaskan target tersebut memang berat di tengah kondisi perekonomian global yang masih melambat dan harga komoditas yang juga belum bangkit.

Peluang yang tersisa memang berasal dari sisi investasi langsung, khususnya dari swasta. Investasi harus mampu tumbuh sekitar 10% bila ingin pertumbuhan ekonomi mencapai level 7%. Sementara untuk penopang lainnya, seperti konsumsi cukup tumbuh 5%, ekspor 3% dan impor 2%.

“Dengan belanja pemerintah tadi dan konsumsi, dan ekspor impor, investasi tumbuh 10%, itu kita bisa 7% dalam setahun,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Profil Investasi dalam Dua Tahun’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Perkembangan investasi memang naik turun dalam dua dekade terakhir. Pada 2010-2012, investasi mampu tumbuh di atas 10% atau jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian secara perlahan turun sampai masuknya pemerintahan baru di 2014.

“Sejak 2013 investasi menurun terus sampai ke posisi 4%. Jaman Pak Jokowi itu mengalami peningkatan, tapi belum cukup, karena seharusnya minimal 10%,” paparnya.

Untuk arah investasi, Arif menilai sektor yang paling tepat adalah manufaktur. Ini sudah sejalan dengan arah pemerintahan sekarang. Alasannya adalah kondisi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang masih besar, dan tenaga kerja yang secara umum paling besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Lebih spesifik, industri yang nantinya dituju adalah bidang pertanian dan maritim. “Maritim ini juga terkait dengan perikanan dan logistik. Selama ini aspek logistik kita mengandalkan dari luar. Makanya neraca jasa itu negatifnya terlalu tinggi. Tol laut itu bagian dari sebuah proses untuk menurunkan aspek negatif jasa,” pungkasnya. (epr/det)

Baca Juga:

Dua Tahun Jokowi-JK, Arah Pengelolaan Sektor ESDM Belum Jelas

Dua Tahun Pemerintahaan Jokowi-JK, Perekonomian Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Pemerintah Bantu Repatriasi Harta Wajib Pajak dari Swiss